PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN DANA OTONOMI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL

Levya Febriyanti Elwarin, Khojanah Hasan, Marjani Akhmad Tahir

Abstract

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana otsus terhadap belanja modal, populasi penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat tahun 2017-2019. Jenis data penelitian adalah data kuantitatif dan sumber datanya diambil dari website resmi Dirjen Perimbangan Keuangan dengan teknik analisis data deskriptif, asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, koefisien determinasi, (R2) dan uji T menggunakan SPSS 23. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pendapatan daerah, dana alokasi umum dan otonomi khusus  berpengaruh secara simultan terhadap belanja modal, (2) dana alokasi umum secara parsial tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Kata Kunci: pendaptan asli daerah, dana alokasi umum, dana otonomi khusus dan belanja modal. 

Abstract

This study aims to determine the effect of regional original income, general allocation funds, special autonomy funds on capital expenditures, the population of this study is all districts/cities in West Papua Province in 2017-2019. The type of research data is quantitative data and the data source is taken from the official website of Director General of Fiscal Balance with descriptive data analysis techniques, classical assumptions, multiple linear regression analysis, coefficient of determination, (R2) and T test using SPSS 23. The results of this study indicate that (1) regional income, general allocation funds and special autonomy have a simultaneous effect on capital expenditures, (2) general allocation funds partially have no effect on capital expenditures.  Keywords:  local revenue, general allocation funds, special autonomy funds and capital expenditures

Article Metrics

Abstract view : 0 times
PDF view : 0 times

Full Text:

PDF

References

Apriliawati, K. N. (2016). Pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi , 5 (2).

Aqnisa, R., J. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Provinsi Jawa Tengah periode 2012-2013. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta: Surakarta.

Bastian, Indra. (2003). Akuntansi Sektor Publik di Indonesia, Pusat Pengembangan Akuntansi. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

Halim, A. (2007). Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.

Hermawan, H. (2016). Dana Alokasi Khusus. www.djpk.depkeu.go.id/?p=1771. Diakses tanggal 3 Desember 2016.

Iksari, P. (2015). Pengaruh Dana Alokasi Umum, dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di DIY periode 2007-2014. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Yogyakarta: Yogyakarta.

Kuncoro, M. (2011). Perencanaan Daerah: Bagaimana membangun ekonomi lokal, kota dan kawasan?. Jakarta: Salemba Empat.

Mamuka, Veronika & Inggriani Elim. (2014). Analisis Dana Transfer pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. Jurnal EMBA. Vol.2, No.1 : 646-655.

Mardiasmo. (2002). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta : Andi offset.

Made Ari Juniawan, Ni Putu Santi Suryantini, 2018. Pengaruh Pad, Dau Dan Dak Terhadap Belanja Modal Kota Dan Kabupaten Di Provinsi Bali. E Jurnal Manajemen, Volume 07 Nomor 03

Margaretha Turot, (2017) “Pengaruh Dana Otonomi Khusus, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Belanja Modal sebagai variabel pemediasi”. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Yogyakarta

Masayu Rahma Wati, C. M. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung. Jurnal Kajian Akuntansi , 1, 63-76

Morissan, A. (2012). Metode Penelitian Survei. Kencana: Jakarta.

Ni Nyoman Widiasih, G. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil Pada Belanja Modal Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , 18, 2143-2171.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta.

Republik Indoensia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Jakarta.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Jakarta.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Jakarta.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta.

Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Ketentuan Pengalokasian Dana Otonomi Khusus Di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010. Standar Akuntansi Pemerintahan. 22 Oktober 2010. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 123. Jakarta.

Sudjana, N. dan Ibrahim. (2004). Penelitian dan Penilaian Pendidikan. Cetakan Ketiga. Sinar Baru Algesindo: Bandung.

Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Yuwono dkk. (2005). Penganggaran Sektor Publik. Surabaya : Bayumedia Publishing

Refbacks

  • There are currently no refbacks.