Peningkatan Ketrampilan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa

Fatkhurohman -

Abstract

Dewasa ini desa merupakan primadona baru dalam penyelenggaraan pemerintahan dimana keberadaannya menjadi penting karena negara berusaha untuk membenahi struktur dan fungsinya.  Pembenahan ini bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat Desa dalam mengemban tugas mensejahterakan masyarakat. Salah satu perangkat penting dalam sistem pemerintahan desa dan mempunyai peran penting untuk mewujudkan desa yang sejahtera adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Tugas BPD adalah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Dari tiga tugas ini sudah jelas BPD adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyepakati lahirnya peraturan desa yang akan menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan desa. Permasalahan yang dialami oleh mitra adalah kurangnya pemahaman hak dan kewajiban, tujuan pokok dan fungsi para anggota BPD yang mengakibatkan minimnya produk hukum desa yang dihasilkan.  

Program ini akan dilakukan dengan metoda memberikan penyuluhan hukum kepada anggota BPD Desa Ngenep, Karangploso, Kabupaten Malang. Luaran dari program ini selain meningkatnya pemahaman anggota BPD terhadap tugas pokok dan fungsinya, meningkatnya produk hukum, Publikasi dalam jurnal nasional dan pembuatan buku saku (buklet).

Hasil yang dicapai setelah melakukan kegiatan ini ternyata diketahui bahwa seluruh anggota BPD belum mengetahui secara detail mengenai tugas fungsi dan kewenangan yang dimilikinya. Keberadaan Perdes sebagai regulasi memang dipahami secara parsial tetapi proses mekanisme pembentukannya dan macam produk hukum desa rata rata dari seluruh anggota BPD masih awam  dan belum memahami dengan baik.

Kesimpulannya, pemahaman anggota Badan Permusyawaratan Desa   Desa Ngenep Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang mengenai pemahaman terhadap produk hukum desa  yang meliputi peraturan desa, peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa  demikian juga dengan proses pembentukannya masih sangat kurang.

Keywords

BPD, peran fungsi, produk hukum, desa

Article Metrics

Abstract view : 11 times
PDF view : 4 times

Full Text:

PDF

References

BUKU-BUKU

Sudjana Departemen Hukum Teknologi Informasi Komunikasi dan Kekayaan Intelektual,Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran dalam JPIS, Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, Vol. 25, No. 2, Edisi Desember 2016.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 110 Tahun 2016 tetang Badan Permusyawaratan Desa

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M-01.PR.08.10 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M-01.PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan HukumTentang Pola Penyuluhan Hukum

INTERNET

Desa Ngenep, Karangploso, Kabupaten Malang, posting Minggu, 20 Januari 2019, diakses di http://desangenepkarangploso pada 4 Juli 2019

Refbacks

  • There are currently no refbacks.