ANALISIS YURIDIS PENGAWASAN KEPEMILIKAN ATAU PENGGUNAAN MESIN PELINTING ROKOK DI KABUPATEN MALANG

Abstract

Pengawasan dalam kepemilikan atau penggunaan mesin pemintalan adalah perintah undang-undang. Supervisi adalah bagian dari proses penegakan hukum yang berfungsi agar regulasi berjalan sesuai dengan tujuan, yaitu terciptanya kepastian keadilan dan kemanfaatan. Khususnya di sektor industri rokok pengawasan menjadi kebutuhan yang harus dilakukan karena dari tahun ke tahun semakin banyak muncul industri industri rokok ilegal di Kabupaten Malang. Ini merupakan tantangan bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang dan Kantor Pabean serta lembaga penegak hukum lainnya untuk menjalankan tugasnya secara optimal. Realitas industri rokok ilegal membuktikan bahwa pengawasan yang dilakukan belum efektif. Beberapa hal yang mempengaruhi ketidakefektifan pengawasan disebabkan oleh aturan produk, penegak hukum, saran dan infrastruktur, partisipasi masyarakat, dan budaya hukum atau kesadaran publik. Dari berbagai faktor yang sangat berpengaruh adalah faktor partisipasi masyarakat dan kesadaran hukum masyarakat, sehingga perlu bagi lembaga terkait untuk menemukan formula yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini baik secara filosofis, yuridis dan sosiologis.