PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI LAYANAN E-GOVERNMENT DI KABUPATEN SITUBONDO
DOI:
https://doi.org/10.31328/ciastech.v3i1.1860Keywords:
pengembangan, layanan, e-governmentAbstract
Permasalahan pengembangan layanan e-government yang muncul sangalah bermaca-macam diantaranya ialah tentang kesiapan infastruktur pendukung, kontrol dan perawatan berjalannya e-government juga perlu direncanakan dan dibuatkan payung hukum yang jelas. Jika demikian perlu kirananya mengetahui pelaksanaan pengembangan layanan publik e-government yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Situbondo baik pengembangan sistem dan implementasinya. Penelitian ini memfokuskan pada tahapan pengembangan e-government yang memuat empat tahapan antara lain: presence, search, download, transaction, dan transformation. Ditemukan dalam pengembangan pelayanan melalui e-goverment melalui; penyediaan sarana akses publik (infrastruktur), perumusan kebijakan, menentukan visi dan misi, penyusunan skala prioritas atau masterplan, pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia, adanya kontrak pelayanan publik melalui e-government, dan sosialisasi kepada birokrasi pelaksana dan masyarakat. Kurangnya sosialisi dan update informasi layanan menajdi kendala dalam implementasi layanan.References
M. L. Safroni, Manajemen dan Reformasi Pelayanan Publik Dalam Konteks Birokrasi Indonesia. Malang: Aditya Media Publishing, 2012.
A. Dwiyanto, Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, Dan Kolaboratif. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
A. Sen, “Globalization: Past and Present. Lecture 1, Ishizaka Lectures. Tokyo,†vol. 18 Februar, 2002.
W. Wardiana, Perkembangan Teknologi Informasi di Indonesia. Dalam Seminar dan Pemeran Teknologi Informasi 2002. Jakarta: Fakultas Teknik Universitas Komputer Indonesia (UNKOM) Jurusan Teknik Informatika, 2002.
D. Mariana, “E-government dan Otonomi Daerah,†Harian Umum Pikiran Rakyat, 2016.
R. Rusdiah, “Lebarnya Jurang e-government Jurnal Online e-government,†2016.
S. H. Supangkat, “Road Map (Pentahapan) Pembangunan E-Goverment,†J. e-Indonesia, vol. 1, no. 1, pp. 50–51, 2006.
& S. Miles, M., Huberman, Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook (3rd ed.). usa: Sage Publication, 2014.
F. Rozy, “Organisasi TI belum Sela Sekata,†Maj. e-Indonesia, vol. 1 edisi Se, pp. 10–17, 2005.
J. S. Yong, E-government In Asia: Enabling Public Services Innovation in the 21st Century. Singapore: Times Editions-Marshall Cavendish, 2005.
F. dan A. Z. Rozy, “Dinas Kepndudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya: Melayani Pembuatan KTP di Malam Hari,†Maj. e-Indonesia, vol. Vol 1 edis, no. 1–30, 2005.
R. E. Indrajit, “Kerangka konseptual Domain Kunci Keberhasilan Proyek Perencanaan dan Pengembangan Electronic Government,†in Prosiding Konferensi Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi, 2005, pp. 367–371.
P. Yustianto, “Manajemen Pembangunan Teknoogi Informasi: Transformasi Menuju e-government,†in Prosiding Konfrensi Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Indonesia, 2006, pp. 67-72.
R. E. Indrajit, E-government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik berbasis Teknologi Digital. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2002.
C. . Sin, “In Search Of E-Goverment Excellence,†E-Goverment Asia Enabling Public Serv. Innov. 21st Century Times Ed. Cavendish, pp. 22–38, 2010.
A. Rusli, Ed., Telematika Indonesia Kebijakan Dan Perkembangan Tim Koordinasi Telematika Indonesia. Jakarta: Kementrian Komunikasi Dan Informasi Republic Indonesia, 2004.
M. A. S. Z. Bovens, “From Street-Level to System-Level Bureaucracles: How Informations adn Communiacation Technology is Transforming Administrative Discretio and Constitutional Control,†Public Adm. Rev., vol. 62 (2), pp. 174–184, 2002.
J. A. O’Brien, Introduction To Information System, Irwin/McGraw-Hill. Irwin/McGraw-Hill, 2003.
