PERAN INSPEKTORAT DAERAH SEBAGAI APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI KABUPATEN BLITAR

Authors

  • Putri Yuliawati Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Widyagama Malang
  • Ana Sopanah Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Widyagama Malang
  • Endah Puspitosarie Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Widyagama Malang

DOI:

https://doi.org/10.31328/ciastech.v5i1.4279

Keywords:

Analisis, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, Inspektorat, Good Governance

Abstract

Inspektorat mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Kabupaten Blitar, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa. Fenomena yang terjadi, belum optimalnya kinerja Inspektorat, khususnya Inspektorat Kabupaten Blitar. Munculnya dugaan atau asumsi, apakah permasalahan belum optimalnya kinerja Inspektorat terletak beberapa hal diInspektorat yang bersangkutan. Rumusan masalah penelitian adalah (1)Bagaimana bentuk pengawasan Inspektorat sebagai APIP dalam mewujudkan Good Governance di Kabupaten Blitar? (2)Apa saja faktor yang menjadi penghambat pengawasan Inspektorat sebagai APIP untuk mewujudkan Good Governance diKabupaten Blitar? Tujuan penelitian adalah (1)Untuk menganalisis bagaimana pengawasan Inspektorat sebagai APIP dalam mewujudkan Good Governance di Kabupaten Blitar. (2)Untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat pengawasan Inspektorat sebagai APIP untuk mewujudkan Good Governance di Kabupaten Blitar.

References

Beahiwarta dan Rahayu. Pengaruh Peran Inspektorat Pembantu Kota dan dan Implementasi Good Government Governance terhadap pencegahan kecurangan pada kota administrasi jakarta timur tahun 2014. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Vol 9, No 1. 2014.

HAW. Widjaja. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2002.

Angel, Grace, Jenny. 2018. Peran Inspektorat Dalam Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. Manado : Universitas Sam Ratulangi

Hanif, Nurcholis. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta: PT. Grasindo. 2009.

Mappangara, Hary. 2018. Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah di Kabupaten Maros Sulawesi Selatan. Makassar: Universitas Hasanuddin.

Pulungan, Abdi. Analisis Peran Inspektorat Sebagai APIP dalam Mewujudkan Good Governance di Kabupaten Serdang Begadai. Medan : Universitas Medan Area

Bambang Riyanto. Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan, Edisi Keempat, Cetakan Ketujuh. Jakarta : Gramedia. 2001.

Dunn.William. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Gajah Mada Universal Press : Yogyakarta. 2003.

Hamdi, Muchlis. Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2014.

Halim, Abdul. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat. 2002.

Winarno, Budi. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta : Penerbit Media Pressindo, 2002.

PERAN INSPEKTORAT DAERAH SEBAGAI APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH (APIP) ï›Onlineï. Tersedia pada : https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/peran-inspektorat-daerah-sebagai-aparat-pengawas-internal-pemerintah-apip-85

Peran Penting SPIP dan APIP dalam Mewujudkan Good Governance ï›Onlineï. Tersedia pada : http://www.bpkp.go.id/berita/read/11315/0/Peran-Penting-SPIP-dan-APIPdalam-Mewujudkan-Good-Governance-.bpkp

Downloads

Published

2022-11-09

Issue

Section

Riset Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Entrepreneurship