POLEMIK WEWENANG MAHKAMAH KONSTISTUSI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023
DOI:
https://doi.org/10.31328/ciastech.v6i1.5284Keywords:
Mahkamah Konstitusi, Wewenang, Judicial ReviewAbstract
Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana wewenang Mahkamah Konstitusi dalam menguji suatu undang-undang atau Judicial Review. Dalam hal ini kaitannya dengan hasil Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Konseptual dan Pendekatan Kasus. Hasil kajian penulisan ini adalah dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No 24 Tahun 2003 yang memuat tentang wewenang Mahkamah Konstitusi masih terdapat ketidakjelasan. Dimana makna kata menguji yang dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi tidak jelas apakah dapat menghapus, merubah, dan menambahkan atau hanya boleh membenarkan dan membatalkan suatu norma pada undang-undang yang diuji terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Akibat dari hal tersebut dapat menjadi celah bagi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kehakiman yang bersifat final and binding, karena dapat dimanfaatkan oleh oknum yang ingin memiliki kekuasaan lebih terhadap negara.References
M. M. Ali, “Konstitusionalitas dan Legalitas Norma dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945,†Jurnal Konstitusi, vol. 12, no. 1, 2015.
“Mahkamah Konstitusi. Batas Usia Capres-Cawapres 40 Tahun Atau Menduduki Jabatan yang Dipilih dari Pemilu/Pilkada,†Oktober. [Online]. Available: https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19660&menu=2.
R. Wijaya, “Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945,†Indonesian Journal of Law Research, vol. 1, no. 1, 2023.
T. Lailam, “Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945,†Jurnal Media Hukum, vol. 21, no. 1, 2014.
J. Assiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II. Jakarta: Sekrtariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. 2023. Accessed: Dec. 17, 2023. [Online]. Available: https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_9332_1697427438.pdf
Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi.
R. F. Lamandasa, “Kepastian Hukum Atas Akta notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan,†Universitas Indonesia, Depok, 2011.
Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
