Analisis Pemberian Insentif Tidak Kena Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap KBL Berbasis Baterai Di DKI Jakarta

Chairinaya Nizliandry

Abstract

Taxes are the main source of state revenue in their function as budgetair and as a tool to regulate in the social and economic fields in their function as a regulator, which based on the collection agency is divided into central taxes and regional taxes. One form of regional tax at the provincial level is the title transfer tax for motorized vehicles, which on January 3, 2020, by the Governor of DKI Jakarta, is given a non-taxable incentive for the transfer of ownership of Battery-Based Electric Motor Vehicles for Road Transportation. By using a juridical-normative approach through the theory of legal validity, it can be seen that the issuance of Gubernatorial Regulation 3/2020 is contrary to Act 28/2009 but is harmonized with Presidential Regulation 55/2019 which is a follow-up to the provisions of Article 17 paragraph (1) The Governor's Regulation, as well as through the theory of the welfare state it is understood that the issuance of a statutory regulation must also consider the burden of the government's responsibility in providing for the needs of its people, including by ensuring that people can live in an environment that has good air quality. So in this case, the consistency of the government in harmonizing laws and regulations is needed which is also followed by the participation of local society in supporting government programs to improve the quality of life of the people in their areas.

Keywords

Local Taxes; Non-Taxable Incentives; Title Transfer Tax for Motor Vehicles.

Article Metrics

Abstract view : 1 times
PDF (Bahasa Indonesia) view : 1 times

References

Peraturan Perundang-undangan

DKI Jakarta. (2010). Peraturan Daerah Provinsi Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Jakarta: Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 9.

Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (2019). Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Atas Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Untuk Transportasi Jalan. Jakarta: Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 61056.

Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta.

Republik Indonesia. (1999). Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86.

Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47.

Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93.

Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130.

Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.

Republik Indonesia. (2019). Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Untuk Transportasi Jalan. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 146.

Buku

Abuyamin, O. (2015). Perpajakan. Bandung: Mega Rancage Press.

Anton M. Moeliono, e. a. (1995). Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

Brotodiharjo, R. S. (1998). Ilmu Hukum Pajak. Bandung: Refika Aditama.

Dimyati, K. (2004). Teorisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta Press.

Fuady, M. (2013). Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory). Jakarta: Kencana.

Ismail, T. (2018). Potret Pajak Daerah di Indonesia. Jakarta: Prenamedia Group.

Lubis, S. (2002). Hukum Tata Negara. Bandung: Mandar Madju.

Soekanto, S. (1988). Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.

Soemitro, R. (1991). Asas dan Dasar Perpajakan. Bandung: Eresco.

Suharto, E. (2009). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial. Bandung: PT Refika Aditama.

Warassih, E. (2009). Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis. Semarang: PT Suryandaru Utama.

Widjaja, H. (2002). Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Artikel Jurnal dan Makalah

Elviandri, K. D. (2019, Juni). Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia. Mimbar Hukum, 31(2), 252-266.

Keech, W. R. (2012, Februari 27). Market Failure and Government Failure.

Lutfi, A. (2006, Januari). Penyempurnaan Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: Suatu Upaya dalam Optimalisasi Penerimaan PAD. Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi: Bisnis & Birokrasi, XIV(1), 1-10.

Nurmayani, e. a. (2012, Juli). Implikasi Hukum Peralihan Kewenangan Pemungutan PBB P2 dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota (Studi di Kota Bandar Lampung). Praevia Jurnal Ilmu Hukum, 6(2), 149-160.

Simanjuntak, K. M. (2015, Juni). Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan di Indonesia. Jurnal Bina Praja, 7(2), 111-130.

Soegiyono. (2015). Pentingnya Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kajian Kebijakan dan Hukum Kedirgantaraan, 1-21.

Soemitro, R. (1986, Maret 14). Pengantar Singkat Hukum Pajak. Makalah Lokakarya Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dan Perpajakan/Pendapatan Daerah.

Sri Hartini, S. K. (2012, Mei). Analisis Terhadap Implementasi Kebijakan Pengelolaan Jalan di Kabupaten Banyumas. Jurnal Dinamika Hukum, 12(2), 284-294.

Internet

Akbar, A. (2019, September 25). Kualitas Udara DKI Jakarta DI 2019. Diambil kembali dari Portal Statistik Sektoral Provinsi DKI Jakarta: http://statistik.jakarta.go.id/kualitas-udara-dki-jakarta-di-2019/

Dekirty, X. (2019, Juli 16). 5 Kelebihan Mobil Listrik yang Tidak Dimiliki oleh Mobil BBM. Diambil kembali dari IDN Times: https://www.idntimes.com/automotive/car/xehi-dekirty/kelebihan-mobil-listrik-yang-tidak-dimiliki-oleh-mobil-bbm-c1c2/full

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020, April 1). APBN 2019. Diambil kembali dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia: https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019

Nisa, K. (2019, Maret 26). Kualitas Udara di Provinsi DKI Jakarta. Diambil kembali dari Portal Statistik Sektoral Provinsi DKI Jakarta: http://statistik.jakarta.go.id/kualitas-udara-di-provinsi-dki-jakarta/

Nugroho, S. S. (2020, Maret 25). Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan. Diambil kembali dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia: http://jdih.ristekdikti.go.id/v0/?q=system/files/dokumentasi/586130112.pdf

Pramesti, T. J. (2017, Januari 18). Perbedaan Pergub dengan Perda. Diambil kembali dari Hukumonline.com: https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt510e536c2e2e5/perbedaan-pergub-dengan-perda/#_ftn8

Refbacks

  • There are currently no refbacks.