Implementasi Pemberian Remisi Narapidana Narkotika Dan Mekanisme Pelaksanaanya Menurut Perarturan Pemerintah No 99 / 2012

risyal hardiyanto hidayat


Narcotics crime in Indonesian is very often discussed because the impact can be physical, mental health, emotional, attitude in society and can damage the younger generation, besides that the type of narcotics crime is a problem that continues to spread in various countries. Republic of Indonesia as a country based on the law of existence to achieve a better life in society. If someone does something which is a crime, then someone will be punished. However, during the sentence there was a reduction in the sentence or remission. In correctional institutions, remission is regulated in the Correctional Law of 1995 Article 14 Paragraph 1 regarding the rights of prisoners in item (i). The purpose of this study was to determine how the implementation of the mechanism for granting remission rights to narcotics prisoners. The method used is descriptive qualitative research method with normative legal research. Data collection techniques with literature study. The results showed that the implementation of the provision of remission rights still has problems, namely regarding the provision of Justice Collaborator as a term and condition of Law No. 99/2012.


Remission; Justice Collaborator; Narcotics

Article Metrics

Abstract view : 0 times
PDF (Bahasa Indonesia) view : 0 times



Asshiddiqie, Jimly, 2006, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Konstitusi Pres:Jakarta.

Siswanto Sunarso,2012, Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika.Jakarta:Rineka Cipta

Fuady, Munir, 2007,Dinamika Teori Hukum. Ghalia Indonesia: Bogor.

Kelsen, Hans, 2007, Teori Umum Hukum Dan Negara Bee,Media Indonesia: Jakarta


Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak

Warga Binaan Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359.

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Indonesia. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Indonesia. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.


Hukum Online. 2020. Syarat Pemberian Remisi Untuk Narapidana Narkotika.(Online)( diakses pada Tanggal 10 Mei 2020)


  • There are currently no refbacks.