Pembaharuan Hukum Acara Pidana Tentang Persidangan Online Dalam Keadaan Darurat

Authors

  • Mega Ayu Werdiningsih Fakultas Hukum Universitas Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.31328/wy.v5i2.3633

Keywords:

Criminal Procedure Law, Emergencies, Supreme Court

Abstract

In 2018 the Supreme Court launched an electronic court service system (E-Court) and a year later an online court system or E-Litigation was formed which is part of the E-Court. This E-Litigation system was only implemented for criminal trials when Indonesia entered a Health Emergency status due to the spread of the COVID-19 virus which created large-scale social restrictions (PSBB) in 2020, through Supreme Court Regulation (Perma) Num.. 4 of 2020 concerning Administration and Trial of Criminal Cases in Courts Electronically. With the form of juridical-normative research method, this research looks for data by studying literature in the form of legislation and related literature. The results of this study indicate that Perma No. 4 of 2020 which has imposed E-Litigation on criminal cases as a whole has substance that is not only related to administrative matters (registrars) of criminal case trials but has also influenced basic norms in criminal procedural law as regulated in the Criminal Procedure Code

References

A. Buku

Arinanto, Satya. (2020). Politik Pembangunan Hukum Nasional dalam Era Pasca Reformasi, Jakarta: Universitas Indonesia.

___________, (2004). Politik Hukum 2. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum UI.

___________, Ninuk Triyanti. (2011). Memahami Hukum dari Konstruksi sampai Implementasi, Jakarta: Rajawali Pers.

Asshiddiqie, Jimly. (2016). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: Rajawali Pers.

Friedman, Lawrence M. (1984). American Law: An Introduction, New York: W.W. Norton dan Company.

Manan, Abdul. (2000). Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000.

Mertokusumo, Sudikno. (1988). Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty.

Sidharta, Arief. (2006). Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir, Bandung: PT Refika Aditama.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Mahkamah Agung, Surat Edaran No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Berada di Bawahnya.

Republik Indonesia, Penjelasan atas Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak, UU Nomor 14 Tahun 2002, LN Nomor 27 Tahun 2002, TLN Nomor 4189.

______________, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, LN Nomor 157 Tahun 2009, TLN Nomor 5076.

______________, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, LN Nomor 35 Tahun 2004, TLN Nomor 4380.

______________, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular, LN. No. 20 Tahun 1984, TLN No. 3273.

______________, Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

______________, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik.

______________, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, LN No. 82 tahun 2011, TLN No. 5234.

______________, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, LN No. 183 tahun 2019, TLN No. 6398.

______________, Perlindungan Saksi dan Korban, UU Nomor 13 tahun 2006 , LN No. 64/2006, TLN No. 4635 jo. UU Nomor 31 tahun 2014, LN No. 293/2014, TLN No. 5602.

______________, Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2018 (BN No. 454/2018).

______________, Keadaan Bahaya, Perpuu Nomor 23 Tahun 1959 (LN No. 139/1959, TLN No. 1908) jo. Perpuu Nomor 22 Tahun 1960 (LN No. 66/1960, TLN No. 1997) jo. Perpuu Nomor 22 Tahun 1960 (LN No. 66/1960, TLN No. 1997).

______________, Penanggulangan Bencana, UU No. 24 Tahun 2007 (LN No. 66/2007, TLN No. 4723)

C. Jurnal Dan Naskah Tertulis Lainnya

Arinanto, Satya. (16 Oktober 2017). Artikel: Antara Makna Kegentingan yang Memaksa dan Keadaan Bahaya dalam Penerbitan Perppu, https://biz.kompas.com

Bagulu, Andi. (Juni 2019). “Penyelesaian Sengketa Arbitrase Melalui Sarana Elektronik/Onlineâ€, Jurnal Lex et Societatis, Vol 7, No 6.

Dormania Lumbanraja, Anggita, Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Persidangan Online di Indonesia dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19.

ICJR. (21 November 2017). Kompilasi Putusan Mahkamah Konstitusi dan Perubahan Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) Indonesia, https://icjr.or.id/.

Kemenkumham, berita: Presiden dan DPR didesak bahas RUU KUHAP, http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/.

Kusumasari, Dina. (09 Desember 2011). Tentang Pemeriksaan Saksi Lewat Teleconference.

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl5644/surat-edara-ma/

Mahkamah Agung RI, Putusan Peninjauan Kembali No. 112 PK/Pid/2006 terkait perkara tindak pidana Narkotika atas nama Terdakwa Schapelle Leigh Corby, di putus tanggal 28 Maret 2008, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/.

______________, (2010). Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, Jakarta: Mahkamah Agung.

______________, (2020). Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Coroa Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2020, tanggal 23 Maret 2020.

______________, Electronic Justice System (e-Court), https://ecourt.mahkamahagung.go.id/mapecourt,

Peppy Nofriandi. (10 Desember 2020). Berita: Ketua Mahkamah Agung Membuka Acara Webinar Persidangan Pidana Secara Elektronik dan Implikasinya terhadap Hak Asasi Manusia, https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/.

RR. Dewi Anggraeni. (2020). “Wabah Pandemi Covid-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronikâ€, ADALAH :Buletin Hukum dan Keadilan, Vol 4, No 1, https://doi.org/10.15408/adalah.v4i1.15264.

Sutiyoso, Bambang. (Juni 2008). “Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Online Dispute Resolution dan Pemberlakuannya di Indonesiaâ€, Jurnal Mimbar Hukum, Vol 20, No 2, Juni 2008, https://doi.org/10.22146/jmh.16298.

Downloads

Published

2022-09-01

How to Cite

Werdiningsih, M. A. (2022). Pembaharuan Hukum Acara Pidana Tentang Persidangan Online Dalam Keadaan Darurat. Widya Yuridika, 5(2), 413 – 428. https://doi.org/10.31328/wy.v5i2.3633

Issue

Vol. 5 No. 2 (2022): Widya Yuridika: Jurnal Hukum

Section

Articles

License

AttributionYou must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.

ShareAlike If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original.

Widya Yuridika: Jurnal Hukum allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to its articles' full texts and allows readers to use them for any other lawful purpose. The journal allows the author(s) to hold the copyright without restrictions. Finally, the journal allows the author(s) to retain publishing rights without restrictions

  • Authors are allowed to archive their submitted article in an open access repository
  • Authors are allowed to archive the final published article in an open access repository with an acknowledgment of its initial publication in this journal

========================================
Editor-in-Chief

Widya Yuridika: Journal of Law.
Faculty of Law, Universitas Widya Gama, Malang, Indonesia.