Balik Nama Pada Sertifikat Yang Mengandung Unsur Perbuatan Melawan Hukum
Abstract
Keywords
Article Metrics
Abstract view : 116 timesPDF (Bahasa Indonesia) view : 353 times
Full Text:
PDF (Bahasa Indonesia)References
Buku
Sri Wibawanti,Erna dan R. Murijiyanto. (2013). Hak Atas Tanah Dan Peralihannya. Yogyakarta: Liberty.
Soerodjo,Irawan. (2007). Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia. Surabaya: Arkola.
Irwansyah.(2020).Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel. Yogyakarta:: Mirra Buana Media.
Usman, Rachmadi.(2008). Hukum Jaminan Keperdataan. Jakarta: Sinar Grafika.
Murad,Rusmadi.(1991).Penyelesaian Sengketa Hukum atas Tanah. Jakarta:Alumni.
Remy Sjahdeini,Sutan. (1999).Hak Tanggungan, Asas-asas Ketentuan-ketentuan Pokok. Bandung: Alumni.
Santoso,Urip.(2010).Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah.cetakan ke 2. Jakarta: Kencana.
Jurnal
Arisaputra.Muhammad Ilham.(2016).Access Reform Dalam Kerangka Reforma Agraria Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat. Jurnal Perspektif. Vol. XXI No. 2.
Arung Labi, J. M., Susyanti Nur, S. and Lahae, K. (2021). Analisis Hukum Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap (PTSL) Terhadap Tanah Tongkonan.Mulawarman Law Review 6(1).
Sakti.Indera.(2020).Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalan Perjanjian Jual Beli Tanah
Letter C Di Bawah Tangan, Jurnal Privat Law.
Djohan Oe,Meita. (2015).Tugas dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional dalam Pendaftaran Tanah. Jurnal Pranata Hukum. Vol 10, No 1.
Runtuwene,Natalia. (2014). Pemberian Ganti Rugi terhadap Penguasaan Tanah tanpa Hak. Jurnal Lex Privantum. Vol. 2 No. 3.
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/Burgerlijk Wetboek.
Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan pemerintah Nomor 18 tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah.
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Lainnya
Wawancara dengan Ibu Jannah Staff Bagian Sengketa Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan , pada tanggal 28 Maret 2022
Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada tanggal 29 Maret 2022
Refbacks
- There are currently no refbacks.