Pihak Yang Berkepentingan Dalam Kasus Pembatalan Pendaftaran Desain Industri

Abstract

Pasal 38 Ayat 1 Undang-Undang Desain Industri tidak menjelaskan mengenai terminologi pihak yang berkepentingan, mengakibatkan hakim memberikan pertimbangan kurang lengkap dalam kasus pembatalan desain industri Nomor 793 K/Pdt.Sus-HKI/2020. Tujuan Penelitian yaitu untuk menganalisis konsep pihak yang berkepentingan dalam putusan ini sudah sesuai kriterianya dan untuk menjelaskan akibat hukum pembatalan desain industri pada putusan hakim. Penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus, sumber data berupa data sekunder. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan analisis data berupa analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep pihak yang berkepentingan dalam putusan ini ada penyebutannya dalam Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang Desain Industri tetapi dalam Pasal tersebut tidak menjelaskan secara rinci sebagai pihak yang berkepentingan. Hakim dalam kasus ini menggunakan berdasarkan data yang dimasukan dalam pertimbangan untuk memutuskan pada laporan dugaan tindak pidana desain industri dimana Penggugat dilaporkan karena Penggugat telah melanggar hak Tergugat. Akibat hukum pembatalan desain industri pada putusan ini adalah Tergugat kehilangan haknya sebagai pemegang hak desain industri, hal ini diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Desain Industri.