Application Of Acquit Et De Charge In Removal Of Liability Of The Board Of Directors Of A Limited Company

Authors

  • Lu Sudirman Universitas Internasional Batam

DOI:

https://doi.org/10.31328/wy.v6i1.4000

Keywords:

Directors, Limited Liability Company, Legal Protection

Abstract

The Indonesian people demand the form of a Limited Liability Company because of legal certainty in the form of limited liability, providing convenience for the owner (shareholder) to transfer his company by selling all the shares he owns in the company. Where there is a clear separation between ownership and management (power); therefore, to be able to run the company, there is management called the Company Organ, and it is divided into 3 (three) parts: the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the General Meeting of Shareholders. The Board of Directors has dominant authority in the management and representation of the company inside and outside the court. With great authority, there is also significant risk. The Board of Directors is very vulnerable to being sued and prosecuted in court; this condition makes the Board of Directors worry about taking steps. The doctrine of acquit et de charge, which is implicit in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (Perseroan Terbatas/PT), still does not provide adequate protection for the personnel of the Board of Directors. This study aims to describe legal certainty in the application of acquit et de charge as an effort to protect the Company's Board of Directors. This research is descriptive of the type of juridical-normative research. The type of approach used is the statutory approach and the conceptual approach. However, in reality, there is no legal certainty in Indonesia applying to acquit et de charge.

References

Akbar, M. G. G. (2016). Business Judgement Rule Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Direksi Perseroan Dalam Melakukan Transaksi Bisnis. Jurnal Justisi Ilmu Hukum, 1(1), 5-6.

Ali, A. (2002). Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis), Jakarta: Toko Gunung Agung

Black, H. C., Garner, B. A., McDaniel, B. R., & Schultz, D. W. (1999). Black's Law Dictionary. St. Paul, MN: West Group: West Publishing Company.

Collin, P.H. (1999). Dictionary of Law 2nd Edition, United State Of America: Fitzroy Dearborn Publishers.

Dewi, I. K. (2019). Pemindahan Hak Atas Saham Tanpa Persetujuan Organ Perseroan Terbatas. Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik, 8(1), 81-82.

Fitriani, D. (2020). Perlindungan Direksi Melalui Business Judgment Rule (Studi Analisis Kasus Karen Agustiawan Mantan Dirut Pertamina), Al Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah, 5(2), 104-105.

Fuady, M. (2002). Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law & Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Fuller, L. L. (1969). The Morality of Law, London: Yale University Press.

Graziano, O. (2016). Prinsip Dan Penerapan Transparansi Dalam Laporan Tahunan Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. LEX ET SOCIETATIS, 4(2), 8-9.

Gunatri, D. N. A., & Sukihana, I. A. (2019). Akibat Hukum Pengaturan Acquit Et De Charge terhadap Direksi Perseroan. Jurnal Kertha Semaya, 7(3), 6-7.

Harahap, Y. (2017). Hukum Perseroan Terbatas. Sinar Grafika: Jakarta.

Harris, F. (2017). Pemisahan Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas. Jurnal Hukum & Pembangunan, 35(1), 99-100.

Ibrahim, J. (2007). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Bayumedia: Malang.

Johan, S. dan Ariawan, A. (2020). Pertanggungjawaban Direksi Setelah Pemberian Acquit and Discharge. Acta Comitas, 5(3), 588-589.

Julyano, M., & Sulistyawan, Y. (2019). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. Crepindo, 1(1), 14-15.

Kartika, V. (2019). Status Yuridis Akta Notaris Tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Yang Diselenggarakan Oleh Direksi Yang Berperkara Dengan Perseroannya (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 83/PDT. G/2016/PN. SBY). Indonesian Notary, 1(3), 11-12.

Khairandy, R. (2007). Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum. Jurnal Hukum Bisnis, 26(3).

Kusumawardani, S. I. (2013). Pengaturan Kewenangan, Dan Tanggung Jawab Direksi Dalam Perseroan Terbatas (Studi Perbandingan Indonesia Dan Australia). Jurnal Magister Hukum Udayana, 2(1), 5-6.

Kuswiratmo., & Aji, B. (2016). Keuntungan Dan Resiko Menjadi Direktur, Komisaris dan Pemegang Saham. Jakarta: Visimedia.

Marzuki, P. M. (2008). Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Marzuki, P.M. (2009). Penelitian Hukum. Kencana: Jakarta.

Nasriyan, I. (2019). Asas Kepastian Hukum dalam Penyelenggaraan Perpajakan di Indonesia, Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan, 10(2), 91.

Normayunita, N. K., & Darmadi, A. S. W. (2018). Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 4(3), 5-6.

Prasetya, R. (2022). Perseroan Terbatas: Teori dan Praktik. Sinar grafika.

Raffles. (2020). Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Direksi dalam Pengurusan Perseroan Terbatas. Undang: Jurnal Hukum, 3(1), 127-130.

Ramadhan, M. F. (2019). Kepastian Hukum Pembebasan Tanggungjawab Direksi (Volledig Acquit Et De Charge) Terhadap Jalannya Perseroan Sebagai Salah Satu Kewajiban Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Doctoral dissertation, Perpustakaan Pascasarjana.

Ramadhanti, I., M Syaifuddin, M. S., & Afrilia, D. (2020). Asas Pembebasan Tanggung Jawab Hukum (Acquit Et De Charge) Direksi Atas Kesalahan Dalam Pengurusan Perseroan Terbatas. Doctoral dissertation, Sriwijaya University.

Ridwan, M., Barkah, B., & Bachri, R. (2021). Pertanggungjawaban Pihak Diluar Akta Dan Organ Perseroan Terbatas Terhadap Perikatan Perseroan Terbatas. JLR-Jurnal Legal Reasoning, 3(2), 168-169.

Samosir, H. H. (2020). Tanggung Jawab Pengurus Sebagai Penanggung Pajak Dalam Peralihan Kepengurusan Perusahaan. Simposium Nasional Keuangan Negara, 2(1), 835-836.

Setyarini, D. M., Mahendrawati, N. L., & Arini, D. G. D. (2020). Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Jurnal Analogi Hukum, 2(1), 14-15.

Setyarini, D. M., Mahendrawati, N. L., & Arini, D. G. D. (2020). Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Jurnal Analogi Hukum, 2(1), 14-15.

Siswanto, D. (1997). Kesadaran dan Tanggung Jawab Pribadi dalam Humanisme Jean-Paul Sartre. Jurnal Filsafat, 28.

Sjawie, H. F. (2013). Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sjawie, H. F. (2017). Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Atas Tindakan Ultra Vires. Jurnal Hukum Prioris, 6(1), 24-25.

Subagiyo, D. T. (2015). Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Akibat Perbuatan Melawan Hukum Direksi Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas. Perspektif, 10(1), 53-54.

Syahrani, R. (1999). Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya.

Tanya, B. L., Siamjuntak, Y. N., & Hage, M. Y. (2006). Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi. Yogyakarta: Genta Publishing.

Utama, A. S. (2018). Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru. JCH (Jurnal Cendekia Hukum), 4(1), 28-29.

Utami, P. D. Y., & Sudiarawan, K. A. (2021). Perseroan Perorangan Pada Usaha Mikro dan Kecil: Kedudukan dan Tanggung Jawab Organ Perseroan. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 10(4), 769-771.

Waluyo, B., & Prasetyo, H. (2019). Independensi Direktur Independen Pada Perusahaan Publik. Esensi Hukum, 1(1), 31-32.

Wardhana, G. P. (2019). Business Judgement Rule Sebagai Perlindungan Atas Pertanggungjawaban Pribadi Direksi Perseroan. Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis, 14(1), 61-62.

Widiyono, T. (2004). Direksi Perseroan Terbatas, Keberadaan, Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab. Ghalia Indonesia, Jakarta.

Yanuarsi, S. (2020). Kepailitan Perseroan Terbatas Sudut Pandang Tanggung Jawab Direksi. Solusi, 18(2), 288-289.

Yusro, M. A. (2022). Shareholders Lawsuit: Fraud on Minority Law Enforcement to Invent Corrective Justice During the Covid-19. Law Research Review Quarterly, 8(1), 8-9.

Yusro, M. A., Shaleh, A. I. dan Disemadi, H. S. (2020). Perlindungan Hukum Keputusan Bisnis Direksi BUMN Melalui Business Judgement Rule Doctrine. JURNAL JURISPRUDENCE, 10(1), 138.

Yusuf, M. (2020). Batasan Makna Tentang Itikad Baik Direksi Terhadap Perseroan Terbatas. Jurnal Mutiara Hukum, 3(2), 34-35.

Downloads

Published

2022-12-02

How to Cite

Sudirman, L. (2022). Application Of Acquit Et De Charge In Removal Of Liability Of The Board Of Directors Of A Limited Company. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 6(1), 135–146. https://doi.org/10.31328/wy.v6i1.4000