Pajak Terhadap Mata Uang Virtual Di Indonesia

Authors

  • Adita Ayu Resky Iskandar Universitas Hasanuddin
  • Abdul Razak Universitas Hasanuddin
  • Naswar Naswar Universitas Hasanuddin

DOI:

https://doi.org/10.31328/wy.v6i3.4631

Keywords:

Legalitas, Pemberlakuan, Mata Uang Virtual, Pajak, Legality, Enforcement, Cryptocurrency, Tax

Abstract

This study aims to analyze the legality of applying taxes to cryptocurrency In Indonesia and to analyze the mechanism of tax collection against cryptocurrency In Indonesia. This type of research is normative research that discusses the legality of applying taxes to cryptocurrency In Indonesia, by examining library materials or secondary data consisting of primary legal materials, even secondary law and tertiary legal materials.The results of the research show that: 1) The legality of applying taxes to cryptocurrency In Indonesia is Minister of Finance Regulation (PMK) Number 68/PMK.03/2022 concerning Income Tax and Value Added Tax on Crypto Asset Transactions. This crypto tax rule applies starting May 1, 2022, for all types of crypto asset transactions such as trading crypto assets for fiat currency, swapping crypto assets for other crypto, or exchanging crypto assets for goods. other than crypto assets and/or services. 2) Mechanism of tax collection against cryptocurrency In Indonesia is that the Government appoints a third party as a collector of VAT on trading crypto assets and Income Tax Article 22 on crypto asset transactions. The intended VAT and crypto PPh collectors are Trade Operators Through Electronic Systems (PPMSE) who are taxpayers who have been confirmed as Taxable Entrepreneurs (PKP), both domestically and abroad.

Author Biographies

Adita Ayu Resky Iskandar, Universitas Hasanuddin

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Abdul Razak, Universitas Hasanuddin

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Naswar Naswar, Universitas Hasanuddin

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

References

BUKU

Aini, Hamdan. (1985). Perpajakan. Jakarta: PT. Bina Aksara.

Darmawan, Oscar. (2014). Bitcoin Mata Uang Digital Dunia. Jakarta: Jasakom.

Irwansyah. (2020). Penlitian Hukum: Piihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel. Yogyakarta: Mirra Buana Media.

Suandi, Erly. (2006). Perencanaan Pajak, Jakarta: Salemba Empat.

Sumarsono, Sonny. (2010). Manajemen Keuangan Pemerintahan. Jakarta: Graha Ilmu.

Yusuf. (2022). Kekuatan Mengikat Penggunaan Mata Uang Kripto Dalam Transaksi Elektronik. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.03/2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (Electronic Money).

JURNAL dan KARYA ILMIAH

Anggraeni, Sinta. (2022). Pertimbangan Pengambilan Pajak dari Pemilik Bitcoin di Indonesia. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah.

Ausop, Asep Zaenal., dan Elsa Silvia Nur Aulia. (2018). Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam, Jurnal Sosioteknologi ITB 17 (1), 74-92.

Ayu Fera Nitha, Dewa. (2019). Investasi Cryptocurrency Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019. Jurnal Magister Hukum Udayana.

Candra Andrianto, Dhimas. (2020). Perlindungan Hukum Dan Pengenaan Pajak Bagi Insvestor Cryptocurrency Di Indonesia. Department of Law, Narotama University Surabaya.

Haruli Dwicaksana, Pujiyono. (2020). Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Mengenai Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia. Jurnal Privat Law. 8 (2), Juli-Desember. ISSN 2337-4640.

Heradhyaksa, Bagas. (2022). Peningkatan Pemahaman Hukum Investasi Mata Uang Kripto di Indonesia. Abdimas Singkerru 2(2), 118-129.

https://doi.org/10.35796/les.v7i10.27051

https://doi.org/10.5614/sostek.itbj.2018.17.1.8

Huda, Nurul., and Risman Hambali. (2020). Risiko dan Tingkat Keuntungan Investasi Cryptocurrency. Jakarta: Manaj dan Bisnis.

Julfianti, Rafika Divi. (2020). Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Ditinjau Dari Aspek Perlindungan Hukum Konsumen. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara: Medan.

Kartika, Fani Budi., et al. (2022). Implikasi Yuridis Pengenaan Pajak Pada Pasar Perdagangan Aset Kripto: Common Law System Dan Civil Law System. Jurnal Lex Justitia.

Musyafah, Aisyah Ayu. (2020). Transaksi Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia. Diponegoro Private Law Review.

Nurwahyudi, Muh,. Juajir Sumardi & Andi Tenri Famauri Rifai. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Unit Penyertaan Reksadana, Kontrak Investasi Online Kolektif Yang Diperjual-Belikan Di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Sosio Sains 8 (2), 191-202.

Oktaviani Syamsiah, Nurfia. (2017). Kajian atas cryptocurrency sebagai alat pembayaran di Indonesia, Indonesian Journal on Networking and Security. 6 (1), ISSN: 2302-5700.

Razzaq, Raafi Ghania. (2018). Legalitas Mata Uang Virtual Dalam Perspektif Hukum Indonesia. Lontar Merah 1 (2), 108-122.

Salma Salsabila, Sekar. (2018). Eksistensi Kartu Kredit Dengan Adanya Electronic Money (E-Money) Sebagai Alat Pembayran Yang Sah. Jurnal Privat Law 6 (1).

Silaban, Anita Lestari Novita. (2022). Penggunaan Token Cryptocurrency Ditinjau Dari Aspek Hukum Pajak Penghasilan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Sukmariningsih, Retno Mawarini., Agus Nurudin, and Eko Nursanty. (2022). Pengenaan Hukum Pajak Pada Cryptocurrency Dan NFT Di Indonesia. Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi.

Watung, Priska. (2020). Kajian Yuridis Mengenai Keberadaan Bitcoin Dalam Lingkup Transaksi Di Indonesia Ditinjau Dari UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Lex Et Societatis 7 (10).

Yohandi, Axel., et.all. (2017). Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial. Jurnal Hukum Diponegoro (6).

Yusuf, W. O. F., Sumardi, J., & Paserangi, H. (2015). Peran Notaris Dalam Proses Penerbitan Sertifikat Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jurnal Analisis 4 (1), 71.

INTERNET

https://klikpajak.id/blog/pajak-cryptocurrency. Diakses pada tanggal 10 April 2023.

https://klikpajak.id/blog/pajakryptocurrency/#d_Siapa_Pemungut_PPN_Kripto_dan_PPh_Pajak_Kripto. Diakses pada tanggal 10 April 2023.

Published

2023-11-08

How to Cite

Resky Iskandar, A. A., Razak, A., & Naswar, N. (2023). Pajak Terhadap Mata Uang Virtual Di Indonesia. Widya Yuridika, 6(3), 469–482. https://doi.org/10.31328/wy.v6i3.4631