Pengaruh Pertumbuhan Belanja, Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Legislatif, dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Abstract
Tujuan penelitian untuk mengetahui dan memahami pengaruh pertumbuhan belanja, pendapatan asli daerah, ukuran legisltif, dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur yang diukur dengan efektivitas dan sefisiensi serapan anggaran pendapatan dan belanja. Sampel penelitian ini adalah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur selama periode 2015-2019. Teknik analisis statistik adalah regresi linier berganda dan metode sampling jenuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan belanja, pendapatan asli daerah, ukuran legisltif, tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan pengukuran efektivitas serapan anggaran pendapatan, sedangkan dana perimbangan berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah dengan pengukuran efektivtas serapan anggaran pendapatan. Hasil penelitian pertumbuhan belanja berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah menggunakan pengukuran efisien, sedangkan pendapatan asli daerah, ukuran legislatif, dan dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah menggunakan pengukuran efisien.
References
Andirfa, M., Basri, H., Com, M., Shabri, M., Majid, A., & Ec, M. (2016). Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan. Jurnal Magister Akuntansi, 5(3), 30-38.
Awwaliyah, N. F., Agriyanto, R., & Farida, D. N. (2019). The effect of regional original income and balance funding on regional government financial performance. Journal Islamic Accounting and Finance Research, 1(1), 25-46. https://dx.doi.org/10.21580/jiafr.2019.1.1.3745
Badjra, I. B., Mustanda, I. K., & Abudanti, N. (2017). Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Dan Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Bali. Jurnal Akuntansi Indonesia, 6(1), 29-40.
Ernawati & Jaeni. (2018). Faktor Penentu Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah Tahun 2015-2017). Jurnal Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan, 7(1), 73-81.
Hutapea, Febrina L., & Widyaningsih, A. (2017). Pengaruh Good Government Governance Dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 1(3), 1426-1442.
Ilmiyah, N. M., Dewata, E., & Sarikadarwati. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2012-2015. Jurnal Simposium Nasional Akuntansi, 21, 1-40.
Jensen, C., & Meckling, H. (1976). Theory Of The Firm : Managerial Behavior , Agency Costs And Ownership Structure I. In addition to tying together elements of the theory of e. 3, 305-360.
Keputusan Menteri Dalam Negeri No 690.900-327. (1996).
Kepmendagri No 690.900-327.
Mardiasmo. (2018). Otonomi dan manajemen keuangan daerah. In Serial otonomi daerah. Universitas Yogjakarta
Menteri Dalam Negeri. (2011). Permendagri No. 21 Tahun 2011. Arbitration, 2(1), 2071–2079.
Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Issue 42).
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13. (2006). Minister of Home Affairs regulation Peraturan Presiden. (2010). Peraturan Presiden No 71, 9(1), 76-99.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214. (2017). Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1Tahun 2001 (Vol. 2003, Issue 1).
Permendagri. (2006). Permendagri No.13/2006. 1–73.
Sirait, A. A. U., Sopanah, A., & Nurhayati, I. D. (2021). Analisis penerapan standar akuntansi keuangan Entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK-ETAP) pada penyajian laporan keuangan BUM Desa (Studi Kasus pada BUM Desa Kerto Raharjo di Desa Sanan Kerto Kec. Turen Kab. Malang). In Proceeding of National Conference on Accounting & Finance (pp. 157-172).
Sopanah, A., Sudarma, M., Ludigdo, U., & Djamhuri, A. (2013). Beyond ceremony: The impact of local wisdom on public participation in local government budgeting. Journal of Applied Management Accounting Research, 11(1), 65-78.
Thalib, F. (2019). Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Jawa Timur Periode 2013-2017. STIE Perbanas
Undang-Undang Nomor 32 dan 33. (2004). Undang-Undang No 32 dan 33 Tahun 2004 Pemda.
Copyright (c) 2022 Indrani Nuzul Fauziyah, Diah Ekaningtias (authors)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
