TUGAS DAN KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA SEKSUAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 YANG DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014

Abstract

Tugas dan kewenangan Kepolisian sangatlah penting mengingat pemberian hak restitusi bagi anak korban dapat dilakukan pada tahapan penyidikan di Kepolisian, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban. Namun demikian, tidak ada jaminan restitusi dilakukan oleh pelaku. Hal ini lah yang menjadikan tugas dan kewenangan Kepolisian sangatlah urgen dalam perwujudan pemberian hak-hak korban atas terjadinya tindak pidana seksual dengan korban anak. Penelitian ini menghasilkan pertama, dilakukannya segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Kepolisian dan Pihaklainnya;. kedua, adanya penyidikan terhadap tindak pidana seksual dengan korban anak dan memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana seksual, serta melakukan koordinasi dengan penegak hukum lainnya; ketiga, tindak pidana seksual terhadap anak merupakan tindak pidana yang harus dibuat khusus serta adanya kampanye atau berbagai bentuk advokasi anti kekerasan terhadap anak. Adapun saran yang penulis tawarkan adalah adanya pengembalian mental korban meskipun kemungkinan memerlukan waktu yang panjang. Restitusi sebagai hak anak korban kejahatan seksual harus diberikan. Bagi pembuat Undang-undang perlu adanya kehadiran saksi ahli menggantikan kehadiran korban dalam sidang pengadilan