Pembuatan Akta Melalui Telekonferensi: Sebuah Hukum Cyber Notary

Authors

  • Syamsi Ayu Humairah Hasanuddin University
  • Padma D Liman Hasanuddin University
  • Maskun Maskun Hasanuddin University

DOI:

https://doi.org/10.31328/ls.v8i1.5219

Keywords:

Kewenangan Notaris, Cyber Notary, Pembuatan Akta, Notary Authority, Making Deeds, GMS

Abstract

This research aims to examine electronic signature arrangements in electronic general meetings of shareholders. and to find out about the proof of the electronically signed deed of the minutes of the general meeting of shareholders. The research was carried out using normative research methods using a statutory approach and a conceptual approach. Analysis of legal materials uses descriptive analysis which is used to solve problems regarding the legal issues to be researched. The research results show that regulations regarding electronic signatures are contained in Article 1 number 12 of the ITE Law which explains that every electronic signature contains verified electronic information in it. And Article 11 of the ITE Law explains that electronic signatures must have legal force and legal consequences that fulfill the requirements stated in that article. And when using an electronic signature, it must be registered and certified so that legal certainty is guaranteed. Regarding the strength of the evidence, this is still doubtful because in the UUJN itself there is no specific regulation regarding the preparation of deeds carried out electronically. In implementing the GMS, the GMS minutes deed use the legal principle of lex specialis derogate legi generali. Lex generalis is Article 16 Paragraph (1) letter m, and lex specialis is the provisions of Article 77 Paragraph (4) UUPT. The legal validity of the deed of the GMS Minutes held via teleconference media still has legal force as an authentic deed and can be used as evidence in court if there are problems in the future.

Author Biographies

Syamsi Ayu Humairah, Hasanuddin University

Fakultas Hukum

Padma D Liman, Hasanuddin University

Fakultas Hukum

Maskun Maskun, Hasanuddin University

Fakultas Hukum

References

Buku

Adjie, Habib. Memahami: Majelis Pengawas Notaris (Mpn) Dan Majelis Kehormatan Notaris (Mkn). Refika Aditama. Bandung. 2017.

__________. Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik. Refika Aditama. Bandung. 2009.

Anshori, Abdul Ghofur. Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum Dan Etika. Uii Press. Yogyakarta. 2016.

Budiono, Herlien. Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2015.

Emma Nurita, R.A. Cyber Notary, Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran. Refika Aditama. Bandung. 2012.

Ginting, Jamin. Hukum Perseroan Terbatas (UU No.40 Tahun 2007). Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007.

Halim Barkatullah, Abdul. Hukum Transaksi Elektronik Sebagai Paduan Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce Di Indonesia. Penerbit Nusa Media. Bandung. 2017.

Irwansyah, Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel), Yogyakarta, Topoffset. Percetakan, 2020

Harahap, Yahya. Hukum Perseroan Terbatas. Sinar Grafika. Jakarta. 2009.

Makarim, Edmon. Kompilasi Hukum Telematika. Raja Grafindo. Jakarta. 2003.

______________. Notaris Dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum Tentang Cyber Notary Atau Electronic Notary. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2013.

______________. Notaris Dan Tanda Tangan Elektronik. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2011.

Maskun. Kejahatan Siber Cyber Suatu Pengantar. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2013.

Miru, Ahmadi Dan Andi Surya Nusantara Djabba. Hukum Perusahaan Bentuk Bentuk Perusahaan. Kencana. Jakarta. 2022.

Mulhadi. Hukum Perusahaan bentuk-Bentuk Badan Usaha Di Indonesia. Rajagrafindo Persada. Jakarta. 2017.

Mulyoto. Kriminalisasi Notaris Dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas. Cakrawala Media. Yogyakarta. 2010.

Thong Kie, Tan. Studi Notariat: Serba-Serbi Praktik Notaris. PT. Ichtar Baru Van Hoeve. Jakarta. 2002.

Artikel Jurnal & Tesis

Florenshia, Tinjauan Yuridis Keabsahan Akta Notaris Yang Dibuat Berdasarkan RUPS Online Dalam Era Cyber Notary. Jurnal Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 2019.

Gde Satria Wibawa, Pande Dan Pande Yogantara S, Keautentikan Akta Rislah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Secara Elektronik Dalam Perspektif Cyber Notary. Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan. Volume 06. Nomor 03. 2021.

Muntinah. Aspek Hukum Rapat Pemegang Saham Perseroan Terbatas Melalui Telekonferensi. Tesis. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. 2010.

Muthmainna. Akibat Hukum Pembuat Akta Notaris Yang Didasarkan Pada Surat Elektronik. Tesis. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 2021.

Nila Kusuma Dewi, Mira. Kedudukan Hukum Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Melalui Media Elektronik, Arena Hukum, Vol 3 No 1. 2016.

Rizki Dermawan, Pemanfaatan Tanda Tangan Digital Tersertifikasi Di Era Pandemic, Jurnal Hukum Lex Generalis. Volume 2, Nomor. 8. Agustus 2021.

R. Razokiona Meity, Jantje J. Sepang, Dan Lucky O. H. Dotulong. Analisis Penerapan Teknologi Teleconference Pengaruhnya Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. J Resources Asia Pasifik TBK. Dalam Jurnal EMBA. Vol 4 No 1. 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Website

Ahmadi Miru, Cyber Notary Dari Sudut Pandang Sistem Hukum Indonesia Dan PemberlakuanCyber Notary DiIndonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Jabatan Notaris,

http://Hukumperdataunhas.Wordpress.Com/2013/06/05/124/. diakses pada tanggal 13 Juni 2023.

Downloads

Published

2024-04-05

How to Cite

Humairah, S. A., Liman, P. D., & Maskun, M. (2024). Pembuatan Akta Melalui Telekonferensi: Sebuah Hukum Cyber Notary. Legal Spirit, 8(1), 187–200. https://doi.org/10.31328/ls.v8i1.5219