ANALISIS YURIDIS KETENTUAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PROSTITUSI ONLINE DI INDONESIA

Authors

  • Febri Dwi Yanto

DOI:

https://doi.org/10.31328/ls.v1i2.588

Abstract

Straubhaar said that the rapid use of the Internet becomes the dominant force leading to the development of a growing phenomenon in the society. This is in line with the development activities of the new prostitution making use of internet media online. Factually, many cases found in the mass media about the online prostitution may cause public to unrest. Based on the research results, it was shown that a provision regulating online prostitution as a criminal offense in Indonesia is regulated in some Acts with sectoral and casuistic in nature, among others the Criminal Law, the Law No. 11 in the year of 2008 on Information and Electronic Transactions, the Law Number 44 in the Year of 2008 on Pornography, Law Number 21 in the Year of 2007 on Combating Trafficking in Persons and Law No. 35 in the year of 2014 on Child Protection. Among the five earlier Acts, ITE Act and Pornography Act are the most comprehensive laws to regulate the provision of online prostitution because it regulates electronic documents or electronic information as a medium in online prostitution. Secondly, the provisions of criminal accountability for perpetrators of online prostitution in Indonesia are based on the four subjects namely: implementing maker (plegen) consists of pimps, prostitutes and sex workers as well as the manufacturer's tenants participants (mede pleger) consisting of the owner user / server an online prostitution website. Keywords: Criminal Liability, Actors, Online Prostitution

References

Asshiddiqie, Jimly & M. Ali Safa’at. 2006. Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Chazawi, Adami. 2002. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2. Jakarta: Rajawali Press

Manan, Bagir. 2005. Sistim Peradilan Berwibawa. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Setiyono, H. 2005. Kejahatan Korporasi. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

MAKALAH

Asshiddiqie, Jimly. “Konstitusi Sosial dan Ekonomi Serta Perspektif Mengenai Tanggungjawab Sosial Perusahaanâ€, Makalah pada Seminar Nasional Integrasi Program CSR dan Pengembangan Masyarakat. Jakarta, 14 Desember, 2010.

JURNAL & ARTIKEL ILMIAH

Ardiyanti, Handrini. 2009. “Prostitusi Online: Cybercrime, Cyberlaw, dan Media Literacyâ€. Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR-RI.

Puspitosari, Hervina. 2010. “Upaya Penanggulangan Prostitusi Online Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)â€. Surakarta: Jurnal Komunikasi Massa Vol 3 No. 1 Januari 2010 Fakultas Hukum Universitas Surakarta.

Sudarto. 1975. “Hukum Pidana Jilid 1Aâ€, Badan Penyedia Materi Kuliah. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponogoro.

Zulkarnain, 2012. “Hambatan Penegakan Hukum terhadap Pelaku Kejahatan Korporasi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Menunggu Peran Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Pemberantasan Kejahatan Korporasi)â€. Jurnal Konstitusi, Volume IV Nomor 2 November 2012.

SKRIPSI, DISERTASI & TESIS

Priyanto, Sujoko. 2012. “Tindak Pidana Pencabulan dengan Kekerasan terhadap Anak Secara Bersama-sama (Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana dengan Kekerasan Melalui Persetubuhan pada Putusan No. 09/Pid.B/2009/PN.BMS)â€. Purwokerto: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Downloads

Published

2018-09-03

How to Cite

Yanto, F. D. (2018). ANALISIS YURIDIS KETENTUAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PROSTITUSI ONLINE DI INDONESIA. Legal Spirit, 1(2). https://doi.org/10.31328/ls.v1i2.588