HARMONISASI HUKUM PENGATURAN DESA OLEH KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI PASCA BERLAKUNYA UNDANG UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Rooza Meilia Anggraini

doi:10.31328/ls.v1i2.590

Authors

Rooza Meilia Anggraini

DOI:

https://doi.org/10.31328/ls.v1i2.590

Abstract

After the Presidential Decree No. 165 year of 2014 on the Tasks Arrangement and Functions of the Working Cabinet was issued, there is a trade-off in the authority of the rural areas management between the Ministry of Domestic Affairs and the Ministry of Village, Underdeveloped Regions, and Transmigration. There was disharmony between the the Minister of Domestic Affairs and of Village, Underdeveloped Regions and Transmigration in terms of the governance arrangement of the authority of the village government and of any financial collection and the arrangement of the village fund. There have been four Legal efforts made to harmonize the two ministries: horizontal harmony, joint decision letters, repeal or cancelation by the related institutions or the institutions above them and executive or judicative reviews. Executive review is the testing rights adherent to the executive institution to test any legislation and to cancel it if it seems to be in contradiction with the higher legislation of with public interest. Judicative review is the testing of a legislation under the law by the Supreme Court. Keyword : Harmonization, Ministry of Domestic Affairs, Ministry of Village, Underdeveloped Regions, and Transmigration

References

Huda, Niâ€™matul. 2015. Hukum Pemerintahan Desa (Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi. Malang: Setara Press.

Mestika, Zed. 2008. Metodologi Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar 1945

Undang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang Undang No. 6 Tahun 2014.

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penggunaan Dana Desa.

Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang Undang No. 6 Tahun 2014.

Peraturan Presiden No. 165 Tahun 2014 tentang Tata Kerja Kementerian.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 43 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Peraturan Menteri Desa PDT, T No. 06 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Desa PDT.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.01 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 5 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 21 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.08 Tahun 2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Keputusan Bersam Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi No. 49 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyaluran, Pengelolaan, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

Peraturan Menteri Keuangan No. 49/PMK.07/2016 Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.

Surat Kabar

Agusta, Ivanovic. 2015. â€œBerebut Pemerintahan Desaâ€, dalam Harian Kompas 10 Januari 2015.

Internet

Agusta, Ivanovich. â€œOjo Dumehâ€ Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa, dalam http://binapemdes.kemendagri.go.id/uploads/default/journals, diakses pada 12 Desember 2017

Anonim. â€œExecutive Reviewâ€. http://raypratama.blogspot.com/2012/09/eksekutif-review.html, diakes pada 12 Desember 2017