Law Enforcement On Criminal Acts Of Fuel Oil Distribution Illegally Subsided

Authors

  • Achmad Surya Universitas Gajah Putih
  • Suhartini Suhartini Muhammadiyah College of Law of Takengon

DOI:

https://doi.org/10.31328/wy.v6i2.4090

Keywords:

Law Enforcement, Distribusion, Fuel Oil, Subsided

Abstract

Misuse of distribution of fuel oil (BBM) often occurs illegally, to gain individual or business entity benefits by harming the interests of the general public and the state. This act is against the law and can be subject to criminal penalties as regulated in Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Gas. This type of research is empirical law using primary data obtained directly from the field through interviews with related parties, while secondary data obtained through library data in the form of primary legal materials, namely binding regulations, secondary and tertiary materials. Research results show, law enforcement against the illegal distribution of subsidized fuel oil (BBM) has never been carried out by the Central Aceh Resort Police, due to the absence of reports from the public.  The efforts of police investigators in overcoming the crime of distributing subsidized fuel oil (BBM) in Central Aceh Regency, First. Supervise the distribution of subsidized fuel in cooperation with local governments, as well as coordinate with owners of Public Fuel Filling Stations (SPBU). Second, urge the public to report to the police if it is found that the distribution of subsidized fuel is illegal.

References

Ali, A. (2001). Keterpurukan Hukum Di Indonesia, Penyebab Dan Solusinya. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Arsyad, A. “Kebijakan Kriminal Penanggulangan Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidiâ€. INOVATIF : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6. No.7. Juli 2017. p. 38.

Muhammad, R. (2011). Sistem Peradilan Pidana. Yogyakarta: UII Press.

Munawar, D. (2013). Memahami Pengertian dan Kebijakan Subsidi dalam APBN. http:// www.bppk.depkeu.go.id/bdk/cimahi / attachments/299_Memahami%20Subsidi. pdf. Diakses Pada Tanggal 14 Februari 2022.

Arief, B.N. (2002), Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Arief, B.N. (2008). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta: Prenada Media Group.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Secara Nasional. 11 November 2016. Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1714. Jakarta.

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak. 1 November 2011. Berita Negara Tahun 2011 Nomor 685. Jakarta.

Putra, R., Faniyah, I., & Wibowo, A. (2019). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Studi Pada Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor PasamanBarat). UNES Journal Of Swara Justisia, 2(4), 420-431.

Seda, Supriyadi, P. P., & Dan Wahidin, S. (2020). Kedudukan Program Subsidi Bahan Bakar Minyak Dan Penghapusannya Dalam Perspektif Teori Negara Kesejahteraan. MLJ Merdeka Law Journal, 1(2), 112–124.

Surya, A., & Suhartini, S. (2019). Efektivitas Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Lembaga Adat (Sarak Opat). Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 26(1), 91–112. https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss1.art5

Sutedi, A. (2012). Hukum Penambangan. Jakarta: Sinar Grafika.

Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. 23 November 2001. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 8 Januari 2002. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2. Jakarta.

Downloads

Published

2023-05-07

How to Cite

Surya, A., & Suhartini, S. (2023). Law Enforcement On Criminal Acts Of Fuel Oil Distribution Illegally Subsided. Widya Yuridika, 6(2), 187–194. https://doi.org/10.31328/wy.v6i2.4090