PERTANGGUNGJAWABANPT. POS INDONESIA (PERSERO) TERHADAP KETIDAKSESUAIAN LAYANAN POS EXPRESS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
DOI:
https://doi.org/10.31328/ls.v2i1.756Abstract
Pos Express adalah salah satu layanan yang memiliki kualitas produk dan tariff bersaing dalam industry layanan perposan serta memiliki sifat dan jenis layanan dengan pelayanan khusus/special treatment. Dengan mengusung slogan yang diunggulkan, “kiriman Anda sehari sampaiâ€, PASTI!’.Pertanggungjawaban PT. Pos Indonesia (Persero) atas ketidaksesuain layanan Pos Express adalah dengan memberi ganti rugi atas kerugian konsumen baik berupa keterlambatan, kerusakan maupun kehilangan kiriman. Perlindungan hukum terhadap konsumen yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dilakukan PT. Pos Indonesia (Persero) melalui cara preventif dan represif. Penyelesaian komplain yang diajukan konsumen kepada PT. Pos Indonesia (Persero) selama ini diselesaikan melalui baik melalui jalur diluar pengadilan/jalurdamai dengan memberikan ganti rugi maupun melalui jalur pengadilan. Kata kunci: Pos Express dan Perlindungan KonsumenReferences
Atmadjaja, Djoko Imbawani. 2012. Hukum
Dagang Indonesia. Malang: Setara
Press
Barakatullah, Abdul Halim. 2008. Hukum
Perlindungan Konsumen Kajian
Teoritis Dan Perkembangan
Pemikiran. Bandung: Nusa Media
Fajar,Mukhtie. 2001.Tipe Negara Hukum.
Malang: Banyu Media
Gunawan. 2001.Hukum Perlindungan
Konsumen Indonesia. Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama
Hadjon, Philipus M. 1987. Perindungan Hukum
Bagi Rakyat Indonesia. Jakarta: PT
Bina Ilmu
Kristianti, Celina Tri Siwi. 2011. Hukum
Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar
Grafika
Miru, Ahmad &Yodo, Sutarman. 2010. Hukum
Perlindungan Konsumen. Jakarta:
Rajawali Pers
Nasution. 1995. Konsumen Dan Hukum.
Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
Santoso,Lukman. 2012. Hukum Perjanjian
Kontrak. Yogyakarta: Setara Press
Siahaan, N. H. T. 2005. Hukum Konsumen.
Jakarta: Samitra Media Utama
Sidabalok, Janus. 2006.Hukum Perlindungan
Konsumen di Indonesia. Medan: PT
Citra Aditya Bakti
Sidharta, 2000. Hukum Perlindungan
Konsumen Indonesia. Jakarta: PT
Gramedia Widiasarana Indonesia
Grasindo
Sofie, Yusuf. 2003. Perlindungan Konsumen
dan Instrumen-instrumen Hukumnya.
Bandung: Citra Aditya Bakti
Yani, Ahmad &Widjaja, Gunawan. 2003. Seri
Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta:
Rajawali Pres
Indriyani, Deni. 2016. â€Perlindungan Hukum
Terhadap Konsumen Akibat kelalaian
Pengiriman Barang Oleh PT. Pos
Indonesia (Persero) Kantor Pemeriksa
(KPRK) Padangâ€. Skripsi. Padang:
Univ. BungHatta
Putra, Deni Eka. 2011. â€Perlindungan Hukum
Terhadap Pengguna Jasa Pengiriman
Surat dan Barang pada PT. Pos
Indonesia (Persero) Cabang Padangâ€.
Skripsi. Padang: Univ. Andalas
Rindani, Liantika Rizky. 2016 â€Perlindungan
Konsumen Jasa Pos Menurut Undangundang Nomor 8 Tahun 1999 Dan
Hukum Islam (Studi Di PT. Pos
Indonesia (Persero) Merjosari Malangâ€.
Skripsi. Malang : UIN Maliki
Sitanggang, Kurnia Sarta. 2014. â€Pelaksanaan
Asuransi Terhadap Konsumen
Pengguna Barang Dan Jasa Pos Dalam
Pengiriman Surat Dan Paket Pos
Domestik Oleh PT. Pos Indonesia
(Persero) Pusat Daerah Istimewa
Yogyakartaâ€. Skripsi. Yogyakarta:
UGM
Syaidah. 2004. â€Persepsi Masyarakatatas
Pemanfaatan TIK pada Layanan Pos di
Kantor Pos Cianjur†dalam Jurnal
Penelitian Pos dan Informatika-BPPKI,
Volume IV, No. 2/2004
Yudikindra, Widyananda. 2016. â€Perlindungan
Hukum Bagi Pelaku Usaha Jasa
Pengiriman Paket Barang Domestik
Atas Tindakan Konsumen Yang
Beritikad Tidak Baik (Studi Pada PT.
Pos Indonesia (Persero) Yogyakarta)â€
dalam Jurnal Law Reform FH-Undip,
Volume XII, No. 1/2016
Koran, Internet:
Anonim. 2017. “Berita Tentang Pos†dalam
http://www.postel.go.id/berita_tentang_
pos, diaksestgl. 07 Juni 2017
Anonim. 2017. “Pos Express†dalam
http://www.posindonesia.co.id/index.ph
p/pos-express/, diaksestgl. 07 Juni 2017
Ayu, Mira. 2018. “Hak-Hak Konsumen†dalam
miraayumira.blogspot.co.id2011/03/hak-hakkonsumen.html, diakses tgl. 02 Januari
Raharjo, KK. 2017. “Pak Pos Yang Jujurâ€,
dalam Kompas, 06 Desember 2017
Peraturandan Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.
Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pos
Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen
Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 tentang
Pos.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Attribution: you must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.
ShareAlike If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original.
Legal Spirit allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to its articles' full texts and allows readers to use them for any other lawful purpose. The journal allows the author(s) to hold the copyright without restrictions. Finally, the journal allows the author(s) to retain publishing rights without restrictions
- Authors are allowed to archive their submitted article in an open access repository
- Authors are allowed to archive the final published article in an open access repository with an acknowledgment of its initial publication in this journal
========================================
Editor-in-Chief
Legal Spirit Journal.
Postgraduate Master of Law, Universitas Widya Gama, Malang, Indonesia.