Vol. 2 No. 1 (2018): Legal Spirit

Articles

• PENATAAN KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR) SEBAGAI MAJELIS PERMUSYAWARATAN BANGSA INDONESIA

  Lukman Hakim

  • PDF

• EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN PROSTITUSI ONLINE YANG MELIBATKAN PEREMPUAN DAN ANAK

  Mufidatul Ma'sumah

  • PDF

• URGENSI PERUBAHAN SIFAT TINDAK PIDANA PERZINAAN DI INDONESIA DARI TINDAK PIDANA ADUAN MENJADI TINDAK PIDANA BIASA

  Maulidin Darma Wangsa

  • PDF

• MODIFIKASI HUKUM KEWENANGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM MENCEGAH TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

  Andry Lauda

  • PDF

• PEMBENTUKAN PENGATURAN TENTANG GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

  Shinta Puspita Sari

  • PDF

• PERTANGGUNGJAWABANPT. POS INDONESIA (PERSERO) TERHADAP KETIDAKSESUAIAN LAYANAN POS EXPRESS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

  Yosa Cynthia Maharani

  • PDF

• PERATURAN MAHMAKAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA SEBAGAI INSTRUMEN PERWUJUDAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN

  Shanti Riskawati

  • PDF

• PERBANDINGAN PERLINDUNGAN SARANA KONTROL TEKNOLOGI ATAS CIPTAAN MENURUT KETENTUAN HAK CIPTA DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT

  Moch Zairul Alam

  • PDF

• DISHARMONISASI KETENTUAN PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DALAM PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN DI INDONESIA

  Solehuddin Solehuddin

  • PDF